Laporan Perkembangan Inflasi Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode Januari 2017

 17 April 2017

Setelah mencatat inflasi yang cukup rendah pada tahun 2016, inflasi Ibukota pada bulan pertama tahun 2017 dibuka pada level yang cukup tinggi. Inflasi Jakarta pada Januari 2017 tercatat sebesar 0,99% (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Desember 2016 (0,27%, mtm). Angka inflasi tersebut juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata inflasi Januari tiga tahun sebelumnya (0,29%, mtm), maupun dengan inflasi nasional yang tercatat 0,97% (mtm). Walau demikian, jika dilihat secara tahunan, inflasi Ibukota pada Januari 2017 yang sebesar 3,13% (yoy) masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang mencapai 3,49% yoy.

Di tengah terkendalinya permintaan masyarakat dan harga pangan di Ibukota, kebijakan pemerintah berupa penyesuaian harga pada beberapa komoditas administered prices menjadi pemicu utama tingginya inflasi Jakarta pada bulan ini. Kebijakan tersebut terutama terkait peningkatan biaya administrasi STNK dan pencabutan subsidi listrik 900 VA yang secara bertahap telah dimulai pada Januari 2017. Adanya penyesuaian biaya administrasi STNK secara signifikan mendorong kenaikkan biaya perpanjangan STNK dalam keranjang IHK, sebesar 107.38% (mtm). Kenaikan tersebut telah menyumbang 0,27% dari total inflasi bulan ini. Adapun kenaikan tarif listrik yang tercatat sebesar 4,17% (mtm) turut memberikan sumbangan sebesar 0,16%. 

Penguatan koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Pusat melalui TPID sangat diperlukan untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi tahun 2017, terutama dari administered prices dan volatile food. Koordinasi kebijakan administered prices, terutama terkait dengan waktu penetapan kebijakan tersebut, agar tidak bersamaan dengan munculnya tekanan inflasi yang bersifat musiman. Sementara itu, tekanan inflasi volatile food diprakirakan berasal dari terbatasnya pasokan sejumlah bahan pangan. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinkronisasi kebijakan yang didukung dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.

1.  Tingginya inflasi Jakarta pada Januari 2017 didorong oleh inflasi kelompok administered prices akibat kenaikan biaya adminstrasi STNK dan pencabutan subsidi listrik. Adapun inflasi inti dan volatile food relatif masih terkendali. Kebijakan pemerintah berupa penyesuaian harga pada beberapa komoditas  menjadi pemicu utama tingginya inflasi Jakarta pada bulan ini biaya perpanjangan STNK dalam keranjang IHK, sebesar 107.38% (mtm). Kenaikan tersebut telah menyumbang 0,27% dari total inflasi bulan ini. Selain itu, kenaikan tarif listrik yang tercatat sebesar 4,17% (mtm) turut memberikan sumbangan sebesar 0,16%. Adapun penyesuaian harga BBM non-subsidi (pertamax, pertamax turbo, dexlite, pertamax dex dan pertalite) sebesar Rp 300 per 5 Januari 2017, tidak terlalu memberikan dampak yang besar pada inflasi Ibukota secara keseluruhan. Inflasi bensin sebesar 2,54%, hanya menyumbang 0,08% dari total inflasi.

  • Volatile food  2017. Terjaganya harga pangan terutama bersumber dari harga beras dan bumbu-bumbuan yang tetap stabil. Indeks harga beras tercatat tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya. Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kesinambungan dan manajemen stok yang baik mampu menjaga kestabilan harga beras.  Optimalisasi dan sinergitas peran BUMD pangan DKI Jakarta, secara efektif mampu menahan gejolak inflasi pangan berlebih di Ibukota, yang dilakukan melalui perbaikan rantai distribusi serta manajemen stok 
  • Demikian halnya dengan inflasi inti, perkembangannya pada Januari 2017 juga terpantau stabilprovider Ibukota. Sementara itu, pencabutan subsidi listrik diikuti oleh kenaikan harga beberapa komoditas lainnya, antara lain sewa rumah dan kontrak rumah, yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 3,23% (mtm) dan 0,17% (mtm). Adapun permintaan masyarakat yang relatif masih terbatas, di tengah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017, serta nilai tukar yang cukup stabil, turut mendukung stabilnya inflasi inti secara keseluruhan.

2. Inflasi Ibukota yang tercatat sebesar 3,13% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya (2,37% yoy). Berbagai kebijakan akan diupayakan agar inflasi Jakarta tetap mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional 4%±1%. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga pangan strategis, melalui manajemen stok yang baik dan proses pendistribusian bahan pangan ke masyarakat dengan rantai pasokan pangan yang pendek. Koordinasi pengendalian inflasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dengan Pemprov. DKI Jakarta dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta yang cukup intens telah membawa inflasi bahan makanan yang relatif rendah, yaitu sebesar 4,16% (yoy), lebih rendah dari rata-rata tiga tahun sebelumnya (9,17% yoy). 

3. Dalam upaya menjaga tingkat inflasi agar tetap rendah dan stabil, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi baik dalam lingkup Jakarta maupun antardaerah tetap digalakkan. Terkait dengan hal itu, telah dilaksanakan beberapa kegiatan TPID, antara lain adalah: 1) Evaluasi pencapaian inflasi 2016 serta pembahasan program pengendalian inflasi 2017 oleh Petinggi TPID DKI Jakarta (10 Januari 2017); 2) Tinjauan ke pasar bersama Menteri Perdagangan dan petinggi Bulog serta PPI (12 Januari 2017); 3) Menjajaki program penanaman cabai oleh TPID DKI Jakarta di tanah miliki Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Ciangir, Tangerang (13 Januari 2017); 4) Mengikuti pertemuan teknis secara mingguan (setiap hari Kamis) bersama instansi serta SKPD Provinsi DKI Jakarta yang tergabung dalam TPID dalam rangka pemantauan harga pangan strategis serta stok pangan di Jakarta; 5) Operasi pasar dalam rangka pengendalian harga, yang diselenggarakan melalui PT Food Station Tjipinang Jaya

4. Memerhatikan berbagai kebijakan pemerintah terhadap komoditas terkait energi, perkembangan harga-harga dan pantauan terhadap beberapa komoditas di pasar-pasar di Jakarta hingga Januari 2017, inflasi pada Februari 2017 diprakirakan tetap terkendali. Harga komoditas pangan terutamanya cabai rawit diperkirakan mulai mengalami penurunan, seiring dengan membaiknya pasokan. Harga komoditas pangan lainnya juga diprakirakan tetap stabil. Pencabutan subsidi listrik 900VA yang dilakukan bertahap (Januari-Maret-Mei 2017) tidak memiliki dampak langsung terhadap inflasi bulan Februari 2017. Adapun efeknya terhadap kenaikan komoditas lain, terutama produk-produk yang berasal dari industri rumahan diperkirakan akan tetap terkendali

5. Ke depan perkembangan harga-harga akan terus dicermati untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Kebijakan Bank Indonesia akan diupayakan untuk tetap mengawal pencapaian target inflasi nasional tahun 2017 yaitu 4% ± 1%. Selain itu, penguatan koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Pusat melalui TPID sangat diperlukan untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi tahun 2017, terutama dari administered prices dan volatile food. Koordinasi kebijakan administered prices, terutama terkait dengan waktu penetapan kebijakan tersebut, agar tidak bersamaan dengan munculnya tekanan inflasi yang bersifat musiman. Sementara itu, tekanan inflasi volatile food diprakirakan berasal dari terbatasnya pasokan sejumlah bahan pangan. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinkronisasi kebijakan yang didukung dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.

Komentar Tentang Berita Laporan Perkembangan Inflasi Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode Januari 2017

Load More
Loading... sedang mengambil data...